Ibu Kota Nusantara – Kajian yang dihasilkan dari Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara akan menunjang investasi riil di Kalimantan Timur.
Peningkatan investasi ini diketahui sampai mencapai angka 47,7 persen. Tidak hanya itu, pemindahan ibu kota juga diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,3 persen.
Penyediaan Pangan dan Energi Hijau Solusi Ekonomi di IKN?
Tak hanya ketersediaan lapangan pekerjaan saja yang semakin meningkat di Kalimantan Timur. Di wilayah lain seperti regional Kalimantan dan nasional juga akan merasakan dampaknya. Terlebih sektor kemiskinan sudah berada di bawah rata-rata regional untuk tahun 2020. Yakni di angka 6,64 persen. Sedangkan untuk tingkat nasional di angka 10,19 persen.
Menyikapi kondisi ini, Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kaltim, Prof, HM Aswin, mengungkapkan bahwa peluang terbesar untuk memanfaatkan peluang tersebut adalah penyediaan pangan serta energi hijau yang berbasis kelapa sawit.
Pembangunan ekonomi hijau berbasis kelapa sawit yang disampaikan oleh Pemprov Kalimantan Timur disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN serta rencana kerja pemerintah atau RKP di tahun 2022 lalu.
Meskipun Kalimantan Timur diketahui memiliki keunggulan komparatif di bidang produksi CPO atau crude palm oil sebanyak 3,89 ton sampai tahun 2020, namun masih dijumpai adanya beberapa kendala.
Kendala dari produksi minyak mentah kelapa sawit diketahui ada pada pengoptimalan pengolahan kelapa sawit sendiri sebagai produk olahan pangan serta energi terbarukan green fuel. Selain itu, komoditas lainnya seperti aren, lada, kakao, hingga kelapa dalam dianggap belum mencukupi aspek produksi serta pengolahan masing-masing komoditas terkait guna memenuhi kebutuhan pangan IKN.
Itu sebabnya pemerintah menyuarakan untuk meningkatkan pengembangan pertanian. Termasuk di dalamnya subsektor peternakan, tanaman pangan, dan kehutanan. Khususnya untuk 7 kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.
Upaya Pemerintah untuk Perekonomian di IKN
Hingga saat ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah dengan melakukan adaptasi perencanaan. Harapannya, dapat memenuhi manfaat secara optimal dari pemindahan ibu kota negara yang direncanakan.
Selain itu, adaptasi perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah juga bertujuan untuk mengantisipasi sejak dini terkait hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.
Untuk menguatkan upaya ini, KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis turut disusun oleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya, yakni untuk memastikan isu-isu yang dianggap strategis khususnya seputar lingkungan, ekonomi, dan sosial bisa mendapatkan perhatian yang serius.
Itu sebabnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang didukung juga oleh pemerintah kabupaten dan kota juga menetapkan kebijakan daerah yang sesuai dengan pemindahan IKN. Hal ini sesuai dengan RPJMD 2019-2023, Pemprov Kaltim.
Termasuk di dalamnya pengaturan kebijakan seputar pengembangan pertanian atau perkebunan menuju program pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN.
Langkah strategis yang dilakukan tertuang melalui beberapa program inovasi oleh pemerintah daerah, kabupaten dan kota, serta melalui kerjasama dengan mitra atau perusahaan sekitar.
Dengan begitu, pengelolaan dan pengembangan pertanian atau perkebunan termasuk hasil industri kelapa sawit bisa dilakukan dengan optimal.
Sementara untuk melakukannya, bisa dimulai dengan menunjang berbagai macam sarana prasarana yang mendukung kinerja industri perusahaan itu sendiri.
Sebagai contoh, untuk industri kelapa sawit bisa mengoptimalkan kinerjanya melalui bantuan fasilitas timbangan truk, dan lainnya. Sarana dan prasarana yang memadai ini, membuat perusahaan atau industri kelapa sawit yang ada di Kaltim bisa menjalankan tugas industrinya dengan baik.
Perusahaan bisa mengoptimalkan kinerjanya melalui peralatan yang memadai sebagaimana timbangan truk dari PT Gewinn Gold Hotama bernama jembatan timbang sawit.